Tenaga Kerja Sektor Informal

    Sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Keith Hart dan mencakup aktivitas ekonomi yang tidak diatur secara formal oleh pemerintah. Contoh pekerjaan dalam sektor ini antara lain pedagang kaki lima, tukang ojek, dan pekerja serabutan. Menurut Castells dan Portes, meskipun aktivitas sektor informal legal, pekerjaannya tidak mengikuti aturan seperti pajak atau peraturan tenaga kerja. Hubungan kerja di sektor ini cenderung lebih pribadi dan sosial, tetapi penuh dengan tantangan ketidakpastian dan keterbatasan perlindungan tenaga kerja.

Ciri-ciri utama sektor informal meliputi usaha yang tidak terorganisir, tidak memiliki izin, skala kecil, dan tidak memerlukan pendidikan formal. Teknologi yang digunakan masih tradisional, dengan modal yang tidak resmi dan pola usaha yang tidak stabil. Sektor informal memberikan peluang kerja bagi banyak orang, terutama di perkotaan, meskipun dengan penghasilan yang sering kali tidak stabil. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima (PKL) yang banyak berjualan di trotoar, bahu jalan, atau warung semi permanen.

Penataan pedagang kaki lima bertujuan menciptakan ketertiban tanpa menghilangkan sumber penghasilan mereka. Menurut Puspitasari, penataan bisa dilakukan melalui relokasi ke tempat yang disediakan pemerintah, penataan di lokasi semula dengan batasan tertentu, atau pemindahan ke tempat terdekat. Penataan ini penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kota, sekaligus mempertahankan keberadaan sektor informal sebagai penunjang ekonomi perkotaan.

Di sisi lain, pekerja sektor informal sering menghadapi kendala dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Studi kasus di Surabaya menunjukkan beberapa masalah, termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya jaminan sosial, keterbatasan ekonomi yang membuat sulit membayar iuran, serta prosedur administratif yang rumit. Banyak pekerja tidak memiliki akses informasi dan dokumen resmi yang diperlukan untuk mendaftar program ini.

Analisis situasi ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pekerja informal dalam jaminan sosial dipengaruhi oleh kurangnya informasi, pendapatan yang tidak stabil, dan hambatan birokrasi. Pekerja di sektor ini lebih fokus pada kebutuhan harian dibanding investasi jangka panjang seperti jaminan sosial. Untuk meningkatkan partisipasi, perlu ada upaya penyederhanaan prosedur, peningkatan kesadaran, serta bantuan finansial bagi pekerja sektor informal.